Bahaya Inilah Dampak yang Terjadi Jika Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Naik Menjadi 12%

Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% di tahun 2025, telah menjadi perhatian publik sepanjang tahun ini. Wacana ini banyak menuai respon negatif di berbagai kalangan masyarakat. Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku masih berkoordinasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto perihal rencana kenaikan PPN 12%, Nyatanya banyak para ahli ekonom yang telah berspekulasi tentang kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi pada kegiatan ekonomi dan bisnis, serta kesejahteraan masyarakat apabila aturan ini telah diresmikan. Jadi apa saja pengaruh-pengaruh yang dapat terjadi dalam situasi ekonomi yang sedang lesu ini, apabila wacana kenaikan PPn 12% mulai diterapkan di tahun depan, mari kita ulas di bawah.

1. Lonjakan Harga Barang dan Jasa

Salah satu dampak langsung dari kenaikan PPN adalah peningkatan harga barang dan jasa. Ketika PPN naik menjadi 12%, produsen dan penyedia layanan atau jasa mungkin akan menaikkan harga untuk menutupi biaya pajak yang lebih tinggi.  Masyarakat yang sudah terbiasa dengan harga tertentu akan dikejutkan dengan kenaikan signifikan di berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari kebutuhan pokok hingga layanan rekreasi.

Misalnya jika dengan PPN 11%, anda biasa membayar Rp.110.000 untuk kebutuhan harian, dengan kenaikan PPN, harganya bisa meningkat hingga Rp.120.000 atau lebih. Lonjakan ini mungkin tampak kecil pada awalnya tapi ketika diakumulasi, kenaikan tersebut akan terasa berat di kantong, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

2. Penurunan Daya Beli Konsumen

Dengan naiknya harga, daya beli masyarakat secara otomatis akan menurun. Masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, akan terpaksa menyesuaikan pengeluaran mereka dikarenakan meningkatnya harga-harga barang dan jasa. Mereka harus lebih selektif lagi dalam membeli barang atau bahkan menunda pembelian barang-barang atau layanan non-esensial.

Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan di sektor-sektor tertentu, seperti elektronik, fashion, atau hiburan, karena konsumen lebih fokus pada kebutuhan pokok. Penurunan permintaan ini tentu saja akan berdampak pada kinerja perusahaan-perusahaan di sektor tersebut, yang mungkin harus menghadapi penurunan pendapatan.

3. Bisnis Kecil Terancam Kesulitan

Bagi pelaku bisnis kecil dan menengah, kenaikan PPN bisa menjadi tantangan besar. Dengan margin keuntungan yang seringkali tipis, menaikkan harga terlalu tinggi bisa membuat mereka kehilangan pelanggan. Di sisi lain, jika mereka menanggung sebagian kenaikan pajak tersebut, keuntungan mereka akan semakin menipis.

Dalam jangka panjang, beberapa bisnis kecil mungkin tidak mampu bertahan menghadapi tekanan ini. Mereka bisa terpaksa mengurangi jumlah pekerja, mengurangi produksi, atau bahkan gulung tikar. Hal ini tidak hanya berbahaya bagi pemilik bisnis, tetapi juga berdampak pada perekonomian lokal yang sangat bergantung pada sektor usaha kecil.

4. Inflasi Bisa Melonjak

Ketika harga barang dan jasa naik secara umum, inflasi akan ikut terdorong. Kenaikan inflasi ini bisa memperburuk situasi ekonomi, terutama bagi masyarakat yang pendapatannya tidak naik seiring dengan inflasi. Misalnya, pegawai dengan gaji tetap akan mendapati uang mereka kehilangan nilai karena harga barang naik lebih cepat daripada peningkatan pendapatan.

Selain itu, inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan dunia usaha terhadap stabilitas ekonomi. Bisnis bisa menahan ekspansi atau investasi baru karena khawatir dengan ketidakpastian harga di masa depan.

5. Berpalingnya Konsumen ke Pasar Informal

Salah satu fenomena yang sering terjadi saat ada kenaikan tarif pajak konsumen berpindah ke pasar informal. Pasar informal adalah tempat berkumpulnya para pengusaha-pengusaha yang belum memiliki kewajiban untuk memungut PPN. Pasar Informal biasanya menawarkan harga lebih murah karena harga barang atau jasa yang ditawarkan tidak terkena pajak resmi. Meskipun ini mungkin tampak sebagai solusi jangka pendek bagi konsumen, dalam jangka panjang, hal ini dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan.

Pemerintah kehilangan potensi pendapatan dari pajak, dan bisnis resmi yang mematuhi aturan pajak akan kesulitan bersaing dengan pasar gelap yang menawarkan harga lebih rendah. Akibatnya, sektor formal bisa terpuruk, mengurangi lapangan pekerjaan dan stabilitas ekonomi.

6. Penurunan Konsumsi Rumah Tangga

Salah satu komponen utama yang menggerakan perekonomian adalah konsumsi rumah tangga. Ketika PPN naik menjadi 12%, konsumsi rumah tangga diperkirakan akan menurun. Masyarakat mungkin akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan cenderung menyimpan lebih banyak untuk masa depan yang tidak pasti.

Penurunan konsumsi ini bisa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Bisnis yang bergantung pada konsumsi domestik, seperti retail, restoran, dan sektor jasa, bisa merasakan penurunan pendapatan yang signifikan. Dalam skenario terburuk hal ini bisa menyebabkan resesi ekonomi, jika tidak segera ditindaklanjuti.

7. Potensi untuk meningkatkan Pembangunan Negara

Di balik bahaya-bahaya yang mengintai, Sebenarnya kenaikan PPN diharapkan membawa manfaat jangka panjang untuk pembangunan negara. Peningkatan pendapatan negara dari PPN dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jika dikelola dengan baik, dana ini bisa memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Namun, manfaat ini sangat bergantung pada transparansi dan efektivitas pemerintah dalam mengelola pendapatan negara. Jika dana tambahan ini disalahgunakan atau tidak tepat sasaran, maka masyarakat hanya akan merasakan beban kenaikan pajak tanpa mendapat manfaat yang setimpal.

Kesimpulan

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% membawa risiko yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dari kenaikan harga barang penurunan daya beli, dampak negatifnya bisa terasa di berbagai sektor. Bisnis kecil, konsumen berpenghasilan rendah, dan sektor usaha formal adalah korban yang sangat rentan terhadap kebijakan ini.

Namun, jika dikelola dengan bijaksana, kenaikan PPN juga bisa menjadi sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat. Kuncinya adalah keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.